kemandekan IT nasional

Permasalahn tentang IT nasional yang cendrung menunda nya kemajuan IT nasional

Kenapa IT indonesia tak berubah?
Di sini, peran pemerintah dalam mensosialisasikan dan memberi panduan tentang IT Governance memang perlu diagendakan. Selain itu, pemerintah juga memiliki posisi yang ideal sebagai penentu kebijakan di bidang TI yang dapat menciptakan lingkungan di mana integrasi maupun interoperabilitas TI lintas institusi akan dimungkinkan dalam rangka memaksimalkan dukungan terhadap pembangunan daya saing nasional.

Dampak Terjadi nya adalah pemborosan, atau setidak-tidaknya inefisiensi, dalam pengadaan, pengoperasian, dan pengelolaan TI dalam skala institusional, sektoral, sampai nasional. .

Terkait pentingnya IT Governance, apakah Indonesia perlu segera membuat IT Governance Nasional?
menurut saya penting dan Memang perlu, setidak-tidaknya dengan cakupan instansi-instansi pemerintah. Masalah interoperabilitas lintas departemen/institusi —misalnya dalam rangka implementasi National Single Window (NSW)

Keterkaitan penggodokan IT Governance Nasional nya
Pemerintah yang diwakili oleh Depkominfo dan, praktisi I baik pengelola, penyedia layanan, maupun konsultan, serta akademisi.
Yang paling utama adalah mensponsori pembentukan badan-badan lintas departemental yang akan menjalankan proses tata kelola TI. Disini saya perlu tekankan proses, karena persepsi umum terhadap IT Governance sering lebih berat kepada otoritas, padahal salah-satu kuncinya adalah terjadinya proses dalam pengambilan keputusan yang didasari oleh prinsip-prinsip dan kepentingan bersama. Yang kedua adalah menuangkan prinsip-prinsip IT Governance dalam suatu kebijakan nasional ataupun sektoral.

Pembangunan dapat terjadi secara baik apabila terjadi nya keselarasan antara pemerintah,dekominfo,praktisi IT dan masyrakat dengan didukung seluruh lapisan kalangan.